Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004
DOI:
https://doi.org/10.62383/hukum.v2i1.217Keywords:
Legal certainty, land, public interestAbstract
Crimes that occur in human life include social events that will always be faced by every human being, society and even the State. Crimes can only be prevented and reduced but it is impossible to completely eliminate them. One of these crimes is violence. This study aims to determine the form of legal protection that has been carried out by the government, law enforcement officers and parties who have the right to provide protection for women as victims of domestic violence and to determine the obstacles faced by law enforcement in providing protection for women as victims of domestic violence. The results of the study indicate that the role of law enforcement officers in protecting women's rights has begun since the discovery of cases of violence by police officers until the time of examination in court and in efforts to provide legal protection for women who are victims of domestic violence, several obstacles were found. These obstacles include factors of the victim themselves, factors of law enforcement officers, factors of facilities and infrastructure, community factors, cultural factors.
Downloads
References
Andi, H., & Lipu, S. (1985). Hukum pidana mati di Indonesia di masa lalu, kini dan di masa depan. Ghalia Indonesia.
Dairani, D., & Ibad, S. (2022). Konsep aliran hukum kritis kaitannya dengan omnibus law UU Cipta Kerja: Kajian filsafat hukum. HUKMY: Jurnal Hukum, 2(1), 42-53.
Dobash, R. E., & Dobash, R. P. (2004). Women’s violence to men in intimate relationships: Working on a puzzle. The British Journal of Criminology, 44(3), 324-349.
Fathiyah, W. (2012, November 18). Komnas Perempuan: 60% korban KDRT hadapi kriminalisasi. VOA Indonesia.
Heise, L. L. (1998). Violence against women: An integrated, ecological framework. Violence Against Women, 4(3), 262-290.
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
Rahmat. (2013). Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bau-Bau. (Tesis Universitas Hasanuddin, Makassar).
Ramadani, M., & Yuliani, F. (2015). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, 9(2), 80-87.
Romany, S. (2007). Perempuan, kesetaraan dan keadilan: Suatu tinjauan berwawasan gender. Raja Grafindo.
Santoso, A. B. (2019). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan: Perspektif pekerjaan sosial. Komunitas, 10(1), 39-57.
Santoso, L., & Arifin, B. (2016). Perlindungan perempuan korban kekerasan perspektif hukum Islam. Jurnal de Jure, 2(1), 2-10.
Sihite, R. (2007). Perempuan, kesetaraan dan keadilan. Raja Grafindo.
United Nations. (2020). The shadow pandemic: Violence against women and girls during COVID-19. UN Women.
Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tingkat penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2(1), 21-31.
World Health Organization. (2013). Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. WHO Press.
