Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Transparansi Pemerintahan Desa Pasca Kasus Suap Rekrutmen di Kecamatan Tulangan

Authors

  • Ita Ayu Wulandari Universitas Sunan Giri Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.62383/perspektif.v3i3.1156

Keywords:

Bribery, Public Perception, Transparency, Village Government, Village Official Recruitment

Abstract

The alleged bribery case in the recruitment of village officials in Tulangan District, Sidoarjo Regency, has become one of the issues affecting public perceptions of the transparency of village government implementation. This practice is considered contrary to the principles of good governance because it reduces openness, accountability, and public trust in the village government. This study aims to analyze public perceptions of village government transparency following the bribery case in the recruitment of village officials in Tulangan District, identify factors influencing these perceptions, and explain possible measures to strengthen village government transparency. The study used a qualitative approach using a literature review method. Data were obtained from various secondary sources, including scientific journals, books, laws and regulations, official government documents, court decisions, and relevant media coverage. The analysis was conducted through identification, classification, interpretation, and synthesis of various sources related to the research focus. The results of the study indicate that the bribery case has resulted in a decline in public perceptions of information transparency, access to information, accountability, the decision-making process, and trust in the village government. These perceptions are influenced by public service experience, media coverage, apparatus integrity, the effectiveness of village government communication, and community participation. Strengthening transparency through information disclosure, increased accountability, digitalization of services, and public involvement in oversight are crucial steps to restore public trust.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arsyad, M. (2021). Kepercayaan Publik Terhadap Pengelolaan Dana Desa Garuntungan, Kabupaten Bulukumba. Universitas Hasanuddin.

Assyakurrohim, D., Ikhram, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer, 3(1), 1–9.

Djafar, H., Monoarfa, R., & Husain, S. P. (2024). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Desa: Studi Kasus: Desa Payu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6(5), 3929–3944.

Ekasari, & others. (2025). Studi tentang Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali. Jurnal Ilmiah Serat Acitya, 14(1). https://doi.org/10.56444/qhxp2c32

Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1), 33–54. https://doi.org/.

Heriyanto, & Nurislaminingsih, R. (2025). Dari Kode ke Tema : Teknik Pengodean bagi Peneliti Kualitatif. Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan Dan Informasi, 9(2), 295–303.

Humaeroh, S., Jumiati, I. E., & Maulana, D. (2022). Analisis Transparansi dalam Mendukung Akuntabilitas realisasi Dana Desa pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. Jurnal Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 8(1), 79–91.

Janah, B. R., Purnama, S., & Syamsuri. (2021). Impelentasi Prinsip-Prinsip Good Governance: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. JPALG: Journal of Public Administration and Local Governance, 5(2), 132–143.

Kusnan. (2021). Keterbukaan Pemerintah di Tingkat Desa: Studi Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Pejambon Kabupaten Bojonegoro. Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 11(1), 87–102.

Norta. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Web di Mata Masyarakat Desa Parit Baru. Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi, 2(3), 1–14.

Nurmalasari, & others. (2026). Efektivitas Implementasi SISKEUDES untuk Meningkatkan Transparansi APBDes melalui Media Informasi Digital di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Public Service and Governance Journal, 7(2). https://doi.org/10.56444/psgj.v7i2.3847

Pamungkas, T. K., & Rosyanfikri, R. (2021). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. Jurnal Paradigma Madani Ilmu Sosial, Politik Dan Agama., 8(2), 36–45.

Siahaan, R. M., & others. (2025). Kesiapan Pemerintah Desa Muaro Pijoan dalam Penerapan E-Government untuk Meningkatkan Transparansi, Pelayanan Publik, dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital. Ebisnis Manajemen, 3(3). https://doi.org/10.59603/ebisman.v3i3.1102

Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran Akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus di Kabupaten Bantul. Jurnal Akademi Akuntansi, 4(1), 10–25.

Wahyiah, I. R. (2025). Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Digital. Jiia: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 15(1), 116–127.

Wirawan, R. F., & Yaya, R. (2024). Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi dan Keadilan Terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Desa: Apakah Kepuasan Masyarakat Memediasi? Jurnal Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 8(1), 87–104.

Zahro, N. S., & others. (2023). Faktor-faktor Pendukung Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA), 1(3). https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1497

Downloads

Published

2026-07-24

How to Cite

Ita Ayu Wulandari. (2026). Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Transparansi Pemerintahan Desa Pasca Kasus Suap Rekrutmen di Kecamatan Tulangan. Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum, 3(3), 151–160. https://doi.org/10.62383/perspektif.v3i3.1156

Similar Articles

<< < 3 4 5 6 7 8 

You may also start an advanced similarity search for this article.