Kekosongan Norma Penguatan Fungsi Checks and Balances Badan Pemusyawaratan Desa Pasca UU Desa 2024
DOI:
https://doi.org/10.62383/hukum.v3i4.1133Keywords:
Monitoring and Balancing, Vacancy Norms, Village Consultative Body, Village government, Village Law 2024Abstract
This study examines the normative gap concerning the strengthening of the Village Consultative Body (BPD) as a checks and balances institution following the enactment of Law Number 3 of 2024 on Villages. The research employs a normative legal approach using statutory, conceptual, and literature-based analyses of relevant legal sources. The findings reveal that the 2024 Village Law primarily emphasizes extending the village head's term of office from six to eight years without providing adequate reinforcement of the BPD's authority, supervisory functions, or institutional capacity. As a result, an imbalance of power between the village head and the BPD may emerge, potentially weakening the BPD's oversight role, reducing community representation, and limiting accountability mechanisms at the village level. Furthermore, the weakened institutional position of the BPD increases the risk of excessive concentration of local power and may undermine democratic village governance. Therefore, this study recommends strengthening the legal framework through implementing regulations that enhance the BPD's authority, improving institutional capacity through continuous training and development, and reinforcing horizontal accountability mechanisms to promote transparent, participatory, accountable, and democratic village governance.
Downloads
References
Almuhajir, H. (2025). Penguatan Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan Desa: Perspektif Good Governance di Desa Palakka. Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication) Vol. 6 No. 1.
Amilliyah, W. A. (2025). Internal Control, Autonomy, and Competence in Village Financial Management: Pengendalian Internal, Otonomi, dan Kompetensi dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Indonesian Journal of Law and Economics Review 20.3 .
Arifudin. (2025). Evaluasi Fungsi Pengawasan BPD dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Rababaka. Mataram : Universitas Mataram .
Asep Nurdin Rosihan Anwar, et al. (2024). Fungsi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen, 1(3). https://doi.org/10.62383/sosial.v1i3.593
Dwita, P. B. (2022.). Implementasi Prinsip Check And Balance Antara Badan Permusyawaratan Desa Dan Pemerintah Desa Bukit Kemuning Dalam Pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan Uu Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. Riau : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM .
Fatimah, H. (2025). Analisis Konseptual Fungsi Legislasi BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan UU Desa. Public Service and Governance Journal 6.2, 425-435.
Hartono, H. (2024). Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi Dan Demokrasi. Jurnal Intelek Insan Cendikia 1.6, 2161-2169.
Indah, R. M. (2025). Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma. Media Hukum Indonesia, 2025, Vol. 3, 108-120.
Kahar, A. (2023). Praktik Good Governance Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia 1.2 , 129-143.
Mohlis, M. (2025). Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-undang No 3 Tahun 2024 tentang Desa Perspektf Fiqh Siyasah. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
Pambudhi, H. D. (2023). Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme. Wijaya Putra Law Review 2.1, 25-46.
Posumah, B. L. (2025). Tinjauan Yuridis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Bersama Kepala Desa dalam Menjalankan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Lex Privatum.
Prabowo, A. (2024). Tinjauan hukum: hubungan kerja kepala desa dan badan permusyawaratan desa berdasarkan uu no. 6 tahun 2014 tentang desa. Jurnal Hukum Ius Publicum 5.1 (2024): 106-122., 106-122.
Purba, L. S. (2025). Profesionalisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa di Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan. SAJJANA: Public Administration Review 3.02, 1-13.
Rudiansyah. (2026). Efektivitas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawatan Desa Terhadap Pelaksanaan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Desa Ciomas. DEMOKRASI 6.1 .
Yosua Oktoriardo Loda, et al. (2024). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Serta Hambatannya di Desa Tana Rara Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. Jurnal Hukum dan Sosial Politik, 2(3). https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3538
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



