Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Muatan Perjudian Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
DOI:
https://doi.org/10.62383/perspektif.v2i1.167Keywords:
Gambling, Content, Legal, ElectronicsAbstract
A good human being always uses the time given to him by the creator to be used to create useful works. One of the acts that is useless and has been in the habit in the past until now is gambling. Legal issues of this normative legal research: How does gambling crime occur in society? What is meant by the phrase gambling content as referred to in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions? Gambling crimes in society are a complex and growing problem. The crime of gambling is regulated in Articles 303 and 303 bis of the Criminal Code, which states that gambling is any game that contains elements of betting in the hope of getting a profit based on luck or skill. Gambling encompasses a wide range of forms, from traditional games such as cockfighting and lotteries to online gambling. This activity not only involves people from the lower layers, but also reaches the middle and upper classes. Article 27 paragraph (2) of Law No. 11 of 2008 Electronic Information and Transactions The phrase gambling content includes the following elements: 1. Intentional, An act is carried out with the intention to distribute or transmit gambling content. 2. Without Rights, the Perpetrator does not have permission or the right to perform such acts. 3. Gambling Content, Content distributed or transmitted contains elements of gambling, either directly or indirectly.
Downloads
References
Anggraeni, E. Y. (2017). Pengantar sistem informasi. Penerbit Andi. Retrieved from https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Sistem_Informasi/8VNLDwAAQBAJ
Asshiddiqqie, J. (2005). Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi: Serpihan pemikiran hukum, media, dan HAM. Perpustakaan Nasional RI.
Asshiddiqqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara (Vol. 1). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Asshiddiqqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara (Vol. 2). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Barda Nawawi Arif. (1984). Sari kuliah hukum pidana II. Fakultas Hukum Undip.
Bruggink. (2015). Refleksi tentang hukum: Pengertian-pengertian dasar dalam teori hukum. Citra Aditya Bakti.
Efendi, J. (2022). Metode penelitian hukum normatif dan empiris (2nd ed.). Prenada Media. Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=j1W6EAAAQBAJ
Endeshaw, A. (2007). Hukum e-commerce dan internet dengan fokus di Asia Pasifik. Pustaka Pelajar.
Farida Indrati, M. (2007). Ilmu perundang-undangan 1: Jenis, fungsi, dan materi muatan. Kanisius.
Garner, A. B. (2004). Black’s law dictionary (8th ed.). West Group.
Ilyas, A. (2012). Asas-asas hukum pidana (1st ed.). Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75. Sekretariat Negara.
Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843. Sekretariat Negara.
Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952. Sekretariat Negara.
Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905. Sekretariat Negara.
Kartono, K. (2005). Patologi sosial (Vol. 1). Raja Grafindo Persada.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Revised ed.). Kencana.
Marzuki, P. M. (2017). Pengantar ilmu hukum (Revised ed.). Kencana.
Moeljatno. (1993). Perbuatan pidana dan pertanggung jawabannya dalam hukum pidana. Rinneke Cipta.
Muhammad, R. (2007). Hukum acara pidana kontemporer. Citra Aditya Bakti.
Nasution, B. J. (2008). Metode penelitian ilmu hukum. Mandar Maju.
Poerwadarminta, W. J. S. (2012). Kamus besar bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
Prasetyo, T. (2016). Filsafat, teori & ilmu hukum. Rajawali Pers.
Soemantri, S. H. R. T. (2015). Hukum tata negara Indonesia: Pemikiran dan pandangan. Remaja Rosdakarya.
Surayin. (2005). Analisis kamus umum bahasa Indonesia. Yrama Widya.
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). Kamus bahasa Indonesia. Pusat Bahasa.
