Kritik di Media Sosial dan Jerat Pidana Kasus Om Polos Banget dalam Perspektif Hukum Konsumen dan Hak Berkspresi

Kadek Ferdian Dwi Arsa

doi:10.62383/hukum.v2i6.707

Authors

Kadek Ferdian Dwi Arsa Universitas Pendidikan Ganesha

DOI:

https://doi.org/10.62383/hukum.v2i6.707

Keywords:

Consumer Criticism, Freedom of Expression, ITE Law, Defamation, Social Media

Abstract

Consumer criticism on social media is a common form of expression used to convey dissatisfaction with products or services. However, such criticism often generates controversy, especially when it is perceived to harm the reputation of a company. Although the right to freedom of expression is guaranteed by the Consumer Protection Law, in practice, this guarantee frequently conflicts with the defamation provisions outlined in the Electronic Information and Transactions (ITE) Law. The case of "Om Polos Banget" serves as a concrete example where consumer criticism led to legal charges due to allegations of defamation. This study aims to analyze the boundaries of consumer freedom of expression on social media within the context of Indonesian legal regulations and to identify the elements of defamation that may ensnare consumers. The research utilizes a normative juridical method, focusing on the analysis of relevant laws and regulations concerning freedom of expression and defamation. The results of the study indicate that while consumers have the right to criticize, there are legal boundaries that must be observed to prevent the criticism from resulting in legal action. Therefore, clearer policies are needed to ensure a fair balance between consumer freedom of expression and corporate reputation protection, as well as the importance of consumers maintaining ethical conduct when expressing criticism on social media.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arianto, B., Tinggi, S., & Dwimulya, I. E. (2022). Peran media sosial dalam penguatan komunikasi bisnis kewargaan di era ekonomi digital. Jurnal Ekonomi Perjuangan (JUMPER), 4(2), 132–146. https://doi.org/10.36423/jumper.v4i2.1148

Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen financial technology di Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 145–160. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160

Ekonomi digital. (n.d.). [Artikel atau sumber tanpa informasi lengkap].

Fidelis, O., Simamora, P., Lewister, (?), Simarmata, D., Muhammad, D., & Lubis, A. (n.d.). Kajian hukum pidana terhadap perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial. In Februari (Issue 1).

I Wayan Pertama Yasa, Styawati, N. K. A. S., & Ujianti, N. M. P. (2022). Perlindungan hukum terhadap ketentuan me-review produk di media sosial. Jurnal Interpretasi Hukum, 3(1), 210–214. https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4747.210-214

Isma Nurfitriana, N., Karnita, R., Kusuma Dewi, A., Al Daffa Riszky, M., Departemen Desain Komunikasi Visual, Fakultas Arsitektur dan Desain, & Institut Teknologi Nasional Bandung. (n.d.). Analisis budaya digital native pada kasus kritikan konsumen brand “Es Teh Indonesia” di media sosial Twitter berujung somasi. Jurnal Nawala Visual, 5(2). https://jurnal.idbbali.ac.id/index.php/nawalavisual

Jayananda, I. M. V., Sugiartha, I. N. G., & Widiantara, M. M. (2021). Analisis tentang pencemaran nama baik dan penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat di media sosial. Jurnal Analogi Hukum, 3(2), 261–265. https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.261-265

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kominfo RI. https://doi.org/10.35449/justici.v13i2.168

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemendag RI.

Putra, R. A. (2021). Regulasi kebebasan berekspresi di media sosial: Perspektif hukum dan perlindungan masyarakat digital. Jurnal Hukum & Teknologi Informasi, 5(2), 112–124.

Rahmawati, N., & Marizal, M. (2021). Kebebasan berpendapat terhadap pemerintah melalui media sosial dalam perspektif UU ITE. Widyapranata, 3(1). https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270

Tanaya Chandra, F., Natalia Litani, S., Sonia, J., & Fitriyani Pakpahan, E. (2023). Aspek kebebasan berpendapat menurut hukum positif untuk meminimalisir penyebaran berita bohong (hoax) menjelang pemilihan umum di Indonesia. Jurnal Interpretasi Hukum, 4(2), 358–366. https://doi.org/10.22225/juinhum.4.2.7821.358-366

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Wicaksono, R., Nugroho, A. A., & Agustanti, R. D. (2021). Perlindungan hukum terhadap konsumen Indihome ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8(2), 149–159. https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4793

Windy Imelda, H. (2023). Tinjauan yuridis pencemaran nama baik terhadap konsumen yang menyampaikan pendapat di media sosial. MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur, 1(2). https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1243