Penegakan Hukum Pidana terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi
DOI:
https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.262Keywords:
Accountability, Corporations, Corruption, CriminalAbstract
Eradication of corruption in Indonesia has been made maximum efforts, but the reality shows that the number of corruption cases continues to increase. This situation is caused by the obstacles encountered in efforts to prevent and eradicate corruption. In its development, corruption in Indonesia is no longer a monopoly of bureaucrats but has also involved actors in the private sector. For example, corruption can be committed by corporations, either directly or through the actions of people acting on behalf of or for the interests of the corporation. The method used is the normative juridical method, a legal research method that relies on the study of primary legal materials, such as laws, legal theories, and legal concepts. This method is analytical and examines the legal norms applicable in laws and regulations. Enforcement of criminal law against corporations in corruption cases is an important aspect in efforts to eradicate corruption in Indonesia. Corporations are responsible for actions taken in their interests. Sanctions imposed on corporations, either in the form of fines or administrative sanctions, are expected to provide a deterrent effect and prevent the recurrence of corruption. Criminal law enforcement against corporations in corruption cases faces various complex and diverse obstacles. These obstacles include the complexity of the corporate organizational structure, difficulty in providing evidence, transfer of responsibility, lack of clear regulations, minimal sanctions imposed.
Downloads
References
Arief, B. N. (2007). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Jakarta: Kencana.
Arofa, E. (2018). Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 5 Nomor 1 Juli 2018. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 5(1), 445–458.
Butarbutar, A. N. (2022). Pentingnya pendidikan anti korupsi dalam dunia pendidikan terkhusus pada perguruan tinggi guna pencegahan korupsi. Ganesha Civic Education Journal, 4(1), 133–139.
Faridzi, M. A., & Nachrawi, G. (2022). Kualifikasi kejahatan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021). Jurnal Kewarganegaraan, 6(2), 3014–3019.
Febriyanti, A. (2023). Pertanggungjawaban pidana korporasi pada ketentuan. Jurnal Madani Hukum: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, 1(1), 41–54.
Hamzah, A. (2002). Pemberantasan korupsi ditinjau dari hukum pidana. Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti.
Hamzah, A. (2007). Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Hariadi, T. M., & Wicaksono, H. L. (2013). Perbandingan penanganan tindak pidana korupsi di negara Singapura dan Indonesia. Jurnal Residive, 2(3), 265–279.
Hartanti, E. (2007). Tindak pidana korupsi (Edisi kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
Hatrik, H. (1996). Azas pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Huda, C. (2008). Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada 'tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan'. Jakarta: Kencana.
Ifrani, I. (2016). Grey area antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana perbankan. Jurnal Konstitusi, 8(6), 993. https://doi.org/10.31078/jk866
Kurniawati, L., & Milani, S. (2023). Penerapan restorative justice pada kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Borobudur Law and Society Journal, 2(6), 255–262.
Loqman, L. (1989). Pertanggungan jawab pidana bagi korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Jakarta: Kantor Meneg KLH.
Mahadipa, I. W. N. D. (2020). Pengaturan pembayaran uang pengganti terhadap korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Kertha Wicara, 9(6), 1–8.
Moeljatno. (2002). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Muladi, & Priyatno, D. (1981). Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Bandung: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum.
Mulyadi, L. (2007). Tindak pidana korupsi di Indonesia: Normatif, teoritis, praktik dan masalahnya (Cet. pertama). Bandung: Alumni.
Priyatno, D. (2004). Kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Bandung: CV. Utomo.
Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 8(1), 13–24.
Rahmiati, R. G. (2024). Dampak korupsi terhadap perekonomian di Indonesia. Jurnal Mahasiswa Hukum, 1(1), 1–10.
Tirtawati, S. D. (2021). [Review artikel]. Gorontalo Law Review, 4(1), 112–124.
